Takjub. Barangkali kata itu yang paling tepat menggambarkan kesan pertama saya ketika menerima buku “Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia”. Bagaimana tidak. Buku ini adalah testamen besarnya penghargaan orang ramai kepada pengabdian seorang cendekia bernama Alwi Dahlan. Tak kurang dari 60 tokoh masyarakat yang sehari-harinya dikenal amat sibuk ternyata merasa perlu untuk menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membuat tulisan tentang Alwi Dahlan, yang kemudian terkumpul menjadi sebuah kitab setebal lebih dari 700 halaman.
Kesan ini menjadi semakin kuat setelah membaca lembar-lembar berisi catatan kehidupan doktor ilmu komunikasi pertama Indonesia ini. Alwi Dahlan memang manusia komunikasi. Selain dikenal rajin menulis berbagai pengalamannya berkelana sejak belia, kerabat Usmar Ismail ini sempat kondang sebagai penulis skenario film, cerpenis, wartawan, konsultan komunikasi, kepala BP7 dan Menteri Penerangan. Dan, diantara beragam kegiatannya itu satu hal menjadi sebuah konstanta: kegiatannya mengajar ilmu komunikasi.
Kepakaran Alwi Dahlan dalam ilmu komunikasi ini memang menjadi modal utamanya dalam beragam aktivitas dan jabatan yang diembannya. Soalnya semua profesi di masyarakat pasti melibatkan kegiatan komunikasi. Bahkan kemajuan sebuah peradaban tak mungkin terjadi tanpa berlangsungnya komunikasi yang efektif. Soal bagaimana melakukan komunikasi yang efektif inilah bagian utama dari ilmu yang ditimba dalam-dalam oleh AD. Panggilan akrab pak Alwi Dahlan.
Ilmu ini sekarang sangat populer tapi ini gejala yang amat baru. Indonesia beruntung bahwa AD mempelajari ilmu ini dengan sangat serius hingga ke Amerika Serikat dan kemudian mengembangkannya di tanah air. Tak hanya di lembaga akademis seperti di Universitas Indonesia, melainkan “dimana saja, kapan saja”. Ia menjadi pelopor penerapan ilmu komunikasi di banyak instansi, termasuk di TNI-AD. Jenderal Kharis Suhud, salah seorang penyumbang tulisan di buku yang dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun AD ke 75 ini, menuturkan cerita menarik bagaimana keterlibatan AD dalam melakukan survei ilmiah pertama di kalangan tentara yang kemudian melahirkan konsep “Delapan Wajib ABRI” (hal 314-316)
Kepiawaian AD dalam berkomunikasi di kalangan tentara ini menarik perhatian penguasa saat itu, Orde Baru, yang memang bersandar pada kekuatan TNI-AD. Ini hal wajar mengingat semakin otoriter sebuah rejim tentu semakin besar miskomunikasi yang tumbuh di antara penguasa dan rakyatnya. Pihak penguasa ingin memanfaatkan keahlian AD untuk menjembatani jurang yang semakin lebar ini dan permintaan itu diterima tapi, dengan cerdik, dimanfaatkan AD untuk mendorong balik kecenderungan otoritarianisme. Ia mempraktekan apa yang dikalangan pakar kebijakan publik disebut teknik yiu yitsu, yaitu memanfaatkan tenaga lawan justru untuk menjinakkannya.
Kesimpulan ini saya raih dari benang merah yang muncul dari hampir semua penulis buku MKKM. Saya mendeteksi kegalauan banyak penulis tentang citra AD di mata publik yang mungkin tercoreng karena jabatannya di akhir masa Orde Baru sebagai Kepala BP7 dan Menteri Penerangan. Dua posisi yang dengan mudah mencitrakan AD sebagai kepala indoktrinasi rejim Suharto.
Saya harus mengakui akan mendapatkan kesan serupa seandainya tak bersinggungan langsung dengan AD di saat ia menduduki dua posisi tersebut. Saya ingat bagaimana saya yang ketika itu masuk dalam daftar hitam Departemen Penerangan karena kegiatan menentang pemerintah setelah Tempo dibredel terkaget-kaget mendapat undangan untuk mengikuti penataran P4 di istana Bogor. Saya yang saat itu sedang berkunjung ke Amerika Serikat, semula saya pikir ini kesalahan administrasi belaka dan meminta sekretaris untuk menyatakan agar ada redaktur lain yang mewakili. Tak dinyana sekretaris saya kemudian menyatakan undangan tak dapat diwakili sehingga saya merasa “There is something strange going on” dan langsung menelepon Surya Paloh untuk menanyakan hal ini. Surya Paloh yang ternyata juga diundang meminta saya ikut karena AD telah mengambil risiko mengundang kami berdua dan akan menkhianatinya jika saya tak hadir. Saya pun memotong perjalanan saya dan langsung pulang ke tanah air.
Di istana Bogor misteri “something” itu mulai terkuak. Acara penataran P4 yang sebelumnya bercitra monolog indoktrinasi yang membosankan dan melelahkan ternyata justru rangkaian diskusi yang amat bebas. Saya yang masih amat marah karena pembredelan Tempo serasa mendapatkan tempat untuk menuangkan semua unek-unek yang ternyata mendapat simpati banyak peserta lain hingga kami nyaris sepakat membuat “Deklarasi Denok” yang isinya adalah pernyataan bahwa pembredelan pers adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Niat ini tentu saja dilawan oleh para pengurus PWI yang menjadi peserta dan akhirnya, karena menghargai kesenioran pak Jacob Oetama yang terjepit oleh ulah kami-kami yang radikal, deklarasi urung diadakan kendati sejumlah wartawan sempat dihubungi untuk menghadiri rencana pembacaan deklarasi itu.
Kejadian ini tentu tak ada di buku MKKM tapi saya sampaikan untuk memberi konteks pada kesimpulan saya, yang juga dirasakan banyak penulis buku ini, bahwa jabatan Kepala BP7 dan Menteri Penerangan yang diberikan penguasa kepada AD sebagai upaya kooptasi justru malah dimanfaatkan AD dan kawan-kawan dekatnya untuk memperbesar ruang demokrasi yang ketika itu terasa terus menyempit. Ibarat cerita wayang, AD mungkin lebih dekat pada tokoh Wibisana ketimbang Kumbakarna.
Saya gembira bahwa buku MKKM terbit dan didukung tulisan para tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, yang tak hanya memberikan gambaran lebih jernih, dalam dan jujur tentang sosok AD, tapi sekaligus juga menjadi catatan sejarah tentang kegiatan yang dilakukan para penulis itu sendiri. Model ini mengingatkan saya pada buku Hadits, yang mungkin saat ini memang paling banyak pembacanya di dunia. Barangkali ini kejeniusan panitia penyusun buku, yang notabena adalah para pakar komunikasi, yang berhasil mengkomunikasikan sosok Alwi Dahlan dengan piawai untuk menetralisir berbagai miskomunikasi yang muncul di khalayak luas.
Ini bukan tugas gampang. Terutama di Indonesia yang penduduknya didominasi suku Jawa, yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa tapi sekaligus sarat dengan ranjau miskomunikasi. Setidaknya hal ini tersimak dari abjad Honocoroko yang jenius sekaligus tragis. Jenius karena satu-satunya abjad yang dilafalkan dalam sebuah kisah, tapi tragis karena intisari cerita adalah matinya dua utusan raja yang saling bunuh hanya karena miskomunikasi. Karena kesalahan dalam komunikasi manusia.
Dalam masyarakat dengan tradisi budaya seperti ini, jasa AD sebagai pelopor yang membangun infrastruktur untuk melahirkan pakar-pakar komunikasi nasional sungguh tak terkirakan. Apalagi di saat Indonesia sedang membangun demokrasi, sebuah sistem yang kesehatannya amat tergantung pada kelancaran komunikasi masyarakatnya. Itu sebabnya saya kira memang hanya satu kata saja kesan saya tentang buku ini: takjub.
